Reaksi Tamansiswa Terhadap Masa Pemerintahan Belanda

Taman Siswa bisa dianggap sebagai tempat pemupukan kader masyarakat Indonesia di masa mendatang dan yang sudah pasti akan berusaha pula untuk menumbangkan kekuasaan kolonial. Oleh karena itu pemerintah jajahan berusaha untuk menghalang-halangi perkembangan Taman Siswa khususnya, sekolah-sekolah partikelir umumnya. Sejak itu Taman Siswa akan menghadapi perjuangan asasi, melawan politik pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1931 timbul pendapat di kalangan orang Belanda yang memperingatkan pemerintah, bahwa apabila tidak diadakan peninjauan kembali atas pengajaran Gubernur, Taman Siswa akan menguasai keadaan dalam tempo sepuluh tahun.


Pemerintah konservatif Gubernur Jendra de jonge menyambut kegelisahan orang Belanda dengan mengeluarkan “ordonansi pengawasan” yang dimuat dalam Staatsblad no. 494 tanggal 17 September 1932. Isi dan tujuan dari ordonansi itu ialah memberi kuasa kepada alat-alat pemerintah untuk mengurus ujud dan isi sekolah-sekolah partikelir yang tidak dibiayai oleh negeri. Sekolah partikelir harus meminta izin lebih dahulu sebelum dibuka dan guru-gurunya harus mempunyai izin mengajar. Rencana pengajaran harus pula sesuai dengan sekolah-sekolah negeri, demikian juga peraturan-peraturannya. Ordonansi itu menimbulkan perlawanan umum di kalangan masyarakat Indonesia dan dimulai oleh prakarsa Ki Hadjar Dewantara yang mengirimkan protes dengan telegram kepada Gurbernur Jenderal di Bogor pada tanggal 1 Oktober 1932.

Pada tanggal 3 Oktober 1932 Ki Hadjar Dewantara mengirimkan maklumat kepada segenap pimpinan pergerakan rakyat, yang menjelaskan lebih lanjut sikap yang diambil Taman Siswa. Aksi melawan ordonansi ini disokong sepenuhnya oleh 27 organisasi antara lain Istri sedar, PSII, Dewan Guru Perguruan Kebangsaan di Jakarta, Budi Utomo, Paguyuban Pasundan, Persatuan Mahasiswa, PPPI, Partindo, Muhammadiyan, dan lain-lainnya. Juga golongan peranakan Arab dan Tionghoa menyokong aksi ini. Pers nasional tidak kurang menghantam ordonansi itu melalui tajuk rencananya. Moh Hatta sebagai pemimpin Pendidikan Nasional Indonesia, menganjurkan supaya mengorganisasi aksi yang kuat. Pada bulan Desember 1932 Wiranatakusumah, anggota Volksraad mengajukan pertanyaan pada pemerintah dan disusul pada bulan Januari 1933 dengan sebuah usul inisiatif.

Usul inisiatif yang disokong oleh kawan-kawannya di dalam Volksraad, berisi: menarik kembali ordonansi yang lama serta mengangkat komisi untuk merencanakan perubahan yang tetap. Budi Utomo dan Paguyuban Pasundan mengancam akan menarik wakil-wakilnya dari dewan-dewan, apabila ordonansi ini tidak dicabut pada tanggal 31 Maret 1933. Juga di kalnag para ulama aksi melawan ordonansi sekolah liar ini mendapat sambutan, terbukti dengan adanya rapat-rapat Persyarikatan Ulama di Majalengka dan Ulama-ulama Besar di Minangkabau. Pemerintah terkejut akan tekad perlawanan akan masyarakat Indonesia dan setelah mengeluarkan beberapa penjelasan dan mengadakan pertemuan dengan Ki Hadjar Dewantara, akhirnya dengan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 13 Februari 1933 ordonansi Sekolah liar diganti dengan ordonansi baru.

Gambar : Kongres Taman Siswa Tahun 1930 di Yogyakarta

Perlawan Taman Siswa terhadap ordonansni sekolah liar merupakan masa gumilang bagi sejarahnya, yang juga berarti mempertahankan hak menentukan diri sendiri bagi bangsa Indonesia. Sesudah itu Taman Siswa akan mengadakan lagi perlawanan terhadap peraturan pemerintah kolonial yang dapat dianggap merugikan rakyat. Pada tahun 1935 Taman Siswa mempunyai 175 cabang yang tersebar di sekolahnnya ada 200 buah, dari mulai sekolah rendah hingga sekolah menengah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s